Perjanjian Kerjasama

Perjanjian Kerjasama dengan Pengadilan Agama Makassar

Penyedia Pemberi Layanan Bantuan Hukum pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Agama Klas 1A Makassar

Anda dapat melihat Perjanjian Kerjasama dengan Pengadilan Agama Klas 1A Makassar ini dengan mengeklik pada tautan ini.

 

Perjanjian Kerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar

Perjanjian Kerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Proses Litigasi Maupun Non-litigasi di Kota Makassar

Anda dapat melihat Perjanjian Kerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar ini dengan mengeklik pada tautan ini.

 

Perjanjian Kerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar dengan Pengadilan Agama Klas 1A Makassar

Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar dengan Pengadilan Agama Klas 1A Makassar tentang Rekomendasi Dispensasi Kawin Serta Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan dan Anak Pasca Perceraian

Anda dapat melihat Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar dengan Pengadilan Agama Klas 1A Makassar ini dengan mengeklik pada tautan ini.


Peraturan Desa tentang Perkawinan Anak di Kabupaten Maros

Kabupaten Maros telah menyusun Strategi Daerah (Strada) Pencegahan Perkawinan Anak yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Maros No 74 tahun 2021. Melalui Strada PPA ini, Bupati Maros mengamanatkan agar seluruh Desa/Kelurahan dan Kecamatan di Maros dapat menindaklanjuti dokumen Strada PPA dengan menyusun Kebijakan/Regulasi sebagai implementasi Strategi Daerah sampai pada Desa/Kelurahan sebagai lokus terjadinya perkawinan anak.

Dengan didampingi ICJ Makassar, Pemerintah Kabupaten Maros telah melakukan pendampingan penyusunan Draft Rancangan Peraturan Desa di 6 (enam) Desa di Kabupaten Maros. Dimana telah dilakukan proses Need Asessment untuk menggali pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang perkawinan anak, selanjutnya dilakukan Konsultasi Publik I untuk menerima masukan ataupun pokok-pokok pikiran tentang Draft Ranperdes PPA. Dilanjutkan dengan dilakukan Musyawarah Desa Penetapan Perdes tentang Pencegahan Perkawinan Anak serta Konsultasi II terkait Sosialisasi Produk Hukum Peraturan Desa Pencegahan Perkawinan Anak yang telah disahkan pada 6 (enam) Desa, yaitu Desa Bonto Tallasa, Desa Sambueja, Desa Majannang, Desa Marannu, Desa Pa’bentengang dan Desa Tukamasea.


Peraturan Desa Majannang
tentang Perkawinan Anak

Anda dapat mengunduh Peraturan Desa Majannang ini dengan mengeklik pada tautan ini.

 

Peraturan Desa Sambueja tentang Perkawinan Anak

Anda dapat mengunduh Peraturan Desa Sambueja ini dengan mengeklik pada tautan ini.

 

Peraturan Desa Bontotallasa tentang Perkawinan Anak

Anda dapat mengunduh Peraturan Desa Bontotallasa ini dengan mengeklik pada tautan ini.

 

Peraturan Desa Tukamasea tentang Perkawinan Anak

Anda dapat mengunduh Peraturan Desa Tukamasea ini dengan mengeklik pada tautan ini.


Peraturan Desa Pa’bentengang
tentang Perkawinan Anak

 

Anda dapat mengunduh Peraturan Desa Pa’bentengang ini dengan mengeklik pada tautan ini.

 

Peraturan Desa Marannu tentang Perkawinan Anak

Anda dapat mengunduh Peraturan Desa Marannu ini dengan mengeklik pada tautan ini.


Pembentukan Forum Komunikasi (FORKOM) Pencegahan Perawinan Anak di Sulawesi Selatan

Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan

tentang Pembentukan Forum Komunikasi (FORKOM) Pencegahan Perawinan Anak

Anda dapat melihat Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan nomor 177/I/Tahun 2022 tentang Pembentukan Forum Komunikasi (FORKOM) Pencegahan Perawinan Anak ini dengan mengeklik pada tautan ini.

Surat Keputusan Bupati Maros

tentang Pembentukan Forum Komunikasi (FORKOM) Pencegahan Perawinan Anak

Anda dapat melihat Keputusan Bupati Maros Nomor 887/KPTS/266/2021 tentang Pembentukan Forum Komunikasi (FORKOM) Pencegahan Perawinan Anak di Kabupaten Maros ini dengan mengeklik pada tautan ini.

Surat Keputusan Bupati Bone

tentang Pembentukan Forum Komunikasi (FORKOM) Pencegahan Perawinan Anak

Anda dapat melihat Keputusan Bupati Bone Nomor 230 tahun 2021 tentang Pembentukan Forum Komunikasi (FORKOM) Pencegahan Perawinan Anak di Kabupaten Bone tahun 2021-2023 ini dengan mengeklik pada tautan ini.


Peraturan Bupati Terkait Upaya Pencegahan Perawinan Anak

Salah satu upaya yang dapat dilakukan khususnya pemerintah daerah adalah menyusun peraturan daerah yang akan menjadi pedoman dalam membuat program kerja dan anggaran untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan perkawinan anak.

ICJ Makassar telah melakukan pendampingan bersama dengan pemerintah daerah Kabupaten Barru dan Maros dalam penyusunan Peraturan Bupati tentang Strategi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak. Pentingnya aturan ini disebabkan berbagai permasalahan terhadap anak yang berdampak paling besar pada pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, sehingga dibutuhkan aturan daerah terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak, yang salah satunya adalah aturan pencegahan perkawinan anak.

Peraturan Bupati tentang Strategi Daerah Pencegahan Perawinan Anak

Kabupaten Maros

Anda dapat mengunduh Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 74 tahun 2021 tentang Strategi Daerah Pencegahan Perawinan Anak di Kabupaten Maros tahun 2021-2026 ini dengan mengeklik pada tautan ini.

 

Peraturan Bupati tentang Strategi Daerah Pencegahan Perawinan Anak

Kabupaten Barru

Anda dapat mengunduh Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barru Nomor 21 tahun 2021 tentang Perawinan Anak ini dengan mengeklik pada tautan ini.


Strategi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak Provinsi Sulawesi Selatan dan Strategi Daerah di Enam Kabupaten/Kota

ICJ Makassar bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten/Kota dan Provinsi Sulawesi Selatan melalui dukungan AIPJ2, mendampingi penyusunan Strategi Daerah (Strada) Pencegahan Perkawinan Anak (PPA), sebagai salah satu upaya tindak lanjut dari implementasi Strategi Nasional (Stranas) dalam mengatasi dan menangani perkawinan anak, serta secara umum ditekankan pada aspek pencegahan yang menjadi pedoman untuk menyusun isu strategis, program kerja dan anggaran.

Perlindungan Anak sebagaimana diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2014 makin diperkuat dengan penetapan UU RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya mengenai batas minimal 19 tahun usia perkawinan bagi perempuan dan laki-laki. Ini merupakan upaya pencegahan perkawinan anak di Indonesia sebagai bagian dari perlindungan anak.

Strategi Daerah (STRADA) Pencegahan Perkawinan Anak Provinsi Sulawesi Selatan


Anda dapat mengunduh Strategi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak Provinsi Sulawesi Selatanini dengan mengeklik pada tautan ini.

Strategi Daerah (STRADA) Pencegahan Perkawinan Anak Kabupaten Barru

Anda dapat mengunduh Strategi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak Kabupaten Barru ini dengan mengeklik pada tautan ini.

 

Strategi Daerah (STRADA) Pencegahan Perkawinan Anak Kabupaten Pinrang

Anda dapat mengunduh PStrategi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak Kabupaten Pinrang ini dengan mengeklik pada tautan ini.

 

Strategi Daerah (STRADA) Pencegahan Perkawinan Anak Kabupaten Takalar

Anda dapat mengunduh PStrategi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak Kabupaten Takalar ini dengan mengeklik pada tautan ini.

 

Strategi Daerah (STRADA) Pencegahan Perkawinan Anak Kota Makassar

Anda dapat mengunduh Strategi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak Kota Makassar ini dengan mengeklik pada tautan ini.

 

Strategi Daerah (STRADA) Pencegahan Perkawinan Anak Kabupaten Gowa

Anda dapat mengunduh Strategi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak Kabupaten Gowa ini dengan mengeklik pada tautan ini.

 

Strategi Daerah (STRADA) Pencegahan Perkawinan Anak Kota Parepare

Anda dapat mengunduh PStrategi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak Kota Parepare ini dengan mengeklik pada tautan ini.