Catatan Akhir Tahun 2021 ICJ; Implementasi Pencegahan Perkawinan Anak Melalui Penguatan Regulasi Daerah

Pengantar
Kehadiran Institute of Community Justice sebagai sebuah lembaga yang selama ini banyak menyasar kelompok perempuan dan anak, dianggap penting untuk menyikapi berbagai persoalan perempuan dan anak yang ada di Sulawesi Selatan. Persoalan perempuan dan anak mulai dari kasus kekerasan dalam rumah tangga hingga masalah banyaknya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang tidak memberikan keadilan bagi masyarakat khususnya perempuan dan anak. Semua persoalan itu tentunya membutuhkan kerjasama lintas sektor.
Sesuai dengan Mandat ICJ yang telah dilaksanakan selama kurang lebih 18 tahun antara lain;
• Keadilan Restorasi; Selama kurun waktu 1 tahun terakhir, ICJ Makassar telah terlibat dalam berbagai aktifitas pendampingan seperti Posbakum di Pengadilan Agama Kota Makassar, Forum RJ dan Pendampingan KTP/KTA.
• Perlindungan Perempuan dan Anak
Advokasi Perkawinan Anak:
Saat ini ICJ Makassar selama 1 tahun terakhir melakukan pendampingan dan Advokasi Kebijakan terkait dengan Perkawinan Anak di Prov. Sulsel. Beberapa hasil yang dicapai antara lain;
• penyusunan Strategi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak, di tahun 2021, ICJ Makassar melakukan pendampingan di wilayah piloting yaitu Provinsi Sulawesi Selatan dan 8 Kabupaten/Kota.
• ICJ Makassar telah menginisiasi terbentuknya KOALISI STOP PERKAWINAN ANAK di Sulawesi Selatan, dimana di dalam koalisi ini tergabung multistakeholder, seperti DP3ADALDUK-KB Provinsi Sulawesi Selatan, DP3A Kota Makassar, CSO, media, aktivis, organisasi keagamaan serta kelompok masyarakat lainnya.
• Pada tahun 2021, ICJ mendorong lahirnya Forum Komunikasi Pencegahan Perkawinan Anak (FORKOM PPA) di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Maros dan Kabupaten Bone yang melibatkan juga Forum Anak. Khusus untuk Kabupaten Maros telah menetapkan Surat Keputusan tentang Forum Komunikasi Pencegahan Perkawinan Anak No. 887/KPTS/266/IV/2021 tentang Pembentukan Forum Komunikasi Pencegahan Perkawinan Anak di Kab. Maros dan untuk Bone dengan No. 230 tahun 2021 tentang Pembentukan FORKOM PPA Kab. Bone 2021-2023.
• ICJ Makassar juga telah menyusun Silabus Penyusunan Peraturan Desa Pencegahan Perkawinan Anak (Perdes PPA) yang telah melalui uji coba dan menjadi pedoman Kepala Desa di Kabupaten Maros dan Bone dalam menyusun Peraturan Desa tentang Pencegahan Perkawinan Anak.

Gender Based Violence (GBV)
Terkait dengan isu GBV, ICJ Makassar juga telah melakukan serangkaian kegiatan untuk penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas dan penyusunan Instrumen yang dapat dipakai oleh Mitra ICJ dalam melakukan pendampingan kasus GBV, termasuk pendampingan psikososial bagi Pengungsi di Kota Mkaassar (Refugeess)
Pluralisme :
• Terkait isu Pluralisme, saat ini ICJ Makassar memfasilitasi Forum Belajar anak Milenial yang disebut Forum BARANI, forum tersebut merupakan wadah Para Pemuda untuk belajar dan merespon segala hal terkait isu-isu keberagaman di kalangan Pemuda Kota Makassar.
• Pembentukan Kelurahan Inklusi di Kota Makassar sebanyak 2 Piloting Kelurahan, yaitu kelurahan Sambung Jawa dan Balang Baru.
• Terbentuknya Forum Pemuda Kelurahan di 2 kelurahan Piloting sebagai bentuk pelibatan pemuda dalam isu inklusi sosial.

Kebijakan Publik;
Terkait Advokasi Kebijakan Publik, ICJ Makassar telah melakukan Pendampingan Kebijakan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/kota:
• Saat ini ada 6 (enam) desa piloting ICJ Makassar di Kabupaten Maros yang tengah didampingi dalam menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Pencegahan Perkawinan Anak yaitu Desa Majannang, Sambueja, Bontotallasa, Tukamasea, Lau dan Pabentengang.
• Di Provinsi Sulawesi Selatan, telah ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Strategi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak No. 31 tahun 2021 dan
• Kabupaten Maros dan Kabupaten Barru telah mengeluarkan Peraturan Bupati Maros tentang Strategi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak No. 74 tahun 2021 dan Peraturan Bupati Barru tentang Pencegahan Perkawinan Anak No 21 tahun 2021.
• ICJ juga terlibat penuh dalam dalam advokasi di Kabupaten Maros terbit Peraturan Bupati Maros No. 21 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak.
• ICJ Makassar juga mendorong lahirnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan Perkawinan Anak di Kabupaten Bone dimana dokumen yang telah dihasilkan dalam mengawali ini adalah adanya need assessment yang melahirkan Policy Brief, kemudian disusunnya Naskah Akademik dan Draft Rancangan Peraturan Daerah Pencegahan Perkawinan Anak

Catatan Kritis Perkawinan Anak Saat ini:
1. Dimasa Pandemi Covid, Kasus perkawinan anak meningkat, hal tersebut disebabkan karena rentang waktu masyarakat untuk tinggal didaalam rumah lebih lama disbanding dalan kondisi saat sebelum pandemic.
2. Angka dispensasi kawin tingkat provinsi meningkat pada tahun 2020 yaitu 1.997 kasus (2019) menjadi 4.086 kasus (2020) dan pada akhir 2021 meningkat pesat menjadi 13.297 kasus (data Pengadilan Tinggi Agama Makassar tahun 2020), pasca revisi UU perkawinan yang memberikan batas umur perkawinan menjadi 19 tahun.
3. Data di Sulawesi Selatan menunjukkan persentase perkawinan anak berumur 20 – 24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun pada tahun 2018 – 2019 menurut data BPS dan Susenas sebesar 14,10 % (2018), 12,11 % (2019) serta 11,25 % pada tahun 2020. Data ini berada di atas angka rata-rata nasional yaitu 11,21 % (2018), 10,82 % (2019) serta 10,35 % (2020). Diharapkan pada tahun 2024 nantinya persentase perkawinan anak dapat turun menjadi 8,74%.

4. Berdasarkan monitoring media online yang sempat dilakukan oleh bagian data ICJ memperlihatkan trend yang meningkat. Sejak tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021, intensitas prkelahian/tawuran yang melibatkan pemuda secara berkelompok meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2021 saja terjadi 20 kali kasus yang diberitakan oleh media online. Dari segi usia baik pelaku maupun korban, usia rata rata dari 14 tahun samapai 30 tahun. Ini membuktikan bahwa diusia pemuda ini memang mudah sekali melakukan perbuatan kekerasan dalam bentuk perkelahian.

5. Masih tingginya jumlah pengangguran telah menjadi permasalahan mendasar di Kota Makassar bahkan sebelum terjadinya pandemi covid-19. Dalam rentang waktu 2016-2019 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Makassar selalu di atas dua digit atau di rentang 10,39 s/d 12,19 persen. Hal tersebut berkorelasi dengan meningkatnya jumlah pemuda yang berhadapan dengan hukum sebanyak 171 dengan jumlah pemuda laki-laki 100 dan pemuda perempuan 71 dengan variasi kasus antara lain pemerkosaan, pelecehan seksual, KDRT, kekerasan fisik, kekerasan psikis, penelantaran, trafficking, eksploitasi anak, rekomendasi nikah (diterima), rekomendasi nikah (ditolak), anak berhadapan hukum (ABH) dan lain-lain.

Tujuh Rekomendasi:
1. Mengefektifkan kinerja Forum RJ dengan perluasan keanggotaan
2. Pemerintah Kota Makassar Segera mengeluarkan Regulasi terkait Keadilan Restorasi.
3. Mendesak Pemerintah untuk segera mengesahkan RUU PKS.
4. Mendesak pemerintah kab/kota unuk mengeluarkan regulasi terkait perempuan dan anak
5. Mendorong Pemerintah di tingkat desa untuk mengeluarkan regulasi yang ramah perempuan dan anak
6. Mendorong Lahirnya Kebijakan (Perwali) tentang Peran Generasi Muda dalam mempromosikan Keberagaman dan Inklusi Sosial di Kota Makassar
7. Mendorong Pemerintah Kab/kota untuk melibatkan pemuda dalam program Mitigasi sosial/sosial mitigation termasuk didalamnya seperti tawuran dan konflik

Pers Rilis Catatan Akhir Tahun 2021 Institute of Community Justice (ICJ) dapat di download disiniCATAHU ICJ MAKASSAR 2021 edit print


Peningkatkan Kapasitas, Legitimasi dan Keberlanjutan Organisasi Serta Memfasilitasi Terbentuknya Simpul Belajar

Institute of Community Justice (ICJ) sebagai Mitra Utama MADANI dengan dukungan USAID telah melakukan serangkaian kegiatan untuk meningkatkan kapasitas, legitimasi dan keberlanjutan organisasi, serta memfasilitasi terbentuknya sebuah simpul belajar yang dinamakan Forum Belajar Anak Millenial (BARANI).

Institute of Community Justice kembali memfasilitasi pertemuan dalam rangka mengkoordinasikan dan menyempurnakan isu tematik Forum sesuai dengan hasil kegiatan menganalisis masalah-masalah serta mencari altenatif solusi terkait isu tematik (01-02/03/2021).

#ICJMakassar
#ProgramMadani


Membahas Strada PPA Bersama BAPPELITBANGDA Sulawesi Selatan


Institute of Community Justice (ICJ) melakukan audiensi dengan kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Provinsi Sulawesi Selatan, untuk menyampaikan langkah selanjutnya yang akan dilakukan ICJ bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk membahas Strada PPA Provinsi yang telah dirampungkan oleh tim ahli dalam kegiatan Lokakarya Strategi Daerah (STRADA) dan Peraturan Gubernur (PERGUB) Pencegahan Perkawinan Anak (01/03/2021)

#ICJMakassar
#StopPerkawinanAnak