SEJARAH

Institute of Community Justice (Lembaga Advokasi Keadilan untuk Masyarakat) adalah sebuah lembaga non pemerintah yang berdiri pada tanggal 10 Desember 2003, atas prakarsa beberapa orang aktivis yang bergerak dibidang hukum serta keadilan bagi masyarakat. Pada tahun 2010, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan, Institute of Community Justice berganti nama menjadi Yayasan Advokasi Keadilan untuk Masyarakat berdasarkan Akta Nomor 01 tertanggal 01 Maret 2010 dan kemudian diperbaharui dengan Akta Nomor 05 tanggal 22 Mei 2019.

Sebagai Task Force dari YLBHI-LBH Makassar, Kehadiran Institute of Community Justice sebagai sebuah lembaga yang selama ini banyak menyasar kelompok perempuan dan anak, dianggap penting untuk menyikapi berbagai persoalan perempuan dan anak. Persoalan perempuan dan anak mulai dari kasus kekerasan dalam rumah tangga hingga masalah banyaknya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang tidak memberikan keadilan bagi masyarakat khususnya perempuan dan anak. Semua persoalan itu tentunya membutuhkan kerjasama lintas sektor. Selama ini belum banyak lembaga yang mempunyai fokus tertentu terhadap perempuan dan anak karena itu Institute of Community Justice hadir untuk memberikan nuansa baru di tengah masyarakat.

Dalam melakukan kegiatan, Yayasan Advokasi Keadilan untuk Masyarakat memfokuskan pada pemberian bantuan hukum dan penguatan masyarakat khususnya perempuan dan anak di tingkat komunitas untuk terlibat dalam proses pembentukan kebijakan lokal di setiap tingkatan.

Disamping itu kehadiran lembaga ini juga dianggap penting untuk menyikapi problematika masyarakat berkaitan dengan banyaknya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang tidak memberikan keadilan bagi masyarakat. Keadilan yang dimaksud adalah keadilan baik dari segi proses pembentukan kebijakan maupun pada soal transparansi anggaran sehingga adalah keadilan dari segi proses pembentukan kebijakan, tidak dilibatkannya masyarakat pada semua tahapan proses mengakibatkan potensi konflik akan muncul baik antara masyarakat dengan pemerintah maupun masyarakat dengan masyarakat.

Sejak tahun 2014 ICJ Makassar aktif dalam issu anti korupsi. Upaya pencegahan korupsi telah dilakukan bersama dengan beberapa lembaga lainnya baik itu dengan individu atau lembaga anti korupsi, pemerintah propinsi Sulsel, Pemerintah Kota Makassar dan beberapa kabupaten/kota lainnya di Sulawesi Selatan yang tergabung dalam Gerakan Saya Perempuan Anti Korupsi. Upaya pencegahan korupsi yang dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi di seluruh elemen masyarakat.